Abaikan Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2010 dan nomor 70 Tahun 2012, dan Undang Undang nomor 14 Tahun 2008  terkait keterbukaan informasi  publik

Perbaikan Jalan GDC

Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 104 Tahun 2007 dan nomor 38 Tahun 2019 dalam peraturan tersebut tertera dimana tabung gas LPG 3kg hanya dimasukkan untuk rumah tangga dan usaha Mikro yang memampaatkanya untuk memasak serta bagi nelayan dan untuk petani yang menjadi target sasaran 

Didalam keputusan Mentri ESDM nomor 37/K/MG.01/MEM./M./2023 lalu, siapa saja yang boleh dan tidak boleh menggunakan elpiji bersupsidi tabubung gas berukuran 3kg simak penjelasannya disini, yang boleh menggunakan elpiji 3kg salah satunya tumah tangga prasejahtera, UMKM, Nelayan sasaran, petani sasaran

Lalu siapasaja yang tidak boleh menggunakannya, diantaranya Hotel, Resyoran, usaha binantu/Laundry, usaha pembatikan, usaha peternakan, petani siluar ketentuan Perpers 38 Tahun 2019 dan yang belum dikonversi, usaha tani tembakou, dan jasa las, dalam pantauan awak media ini,  bahwa penggunaan gas bersubsidi tersebut digunakan oleh oknum pelaksana pekerjaan rekontrusi pemasangan pancang turap jalan Boulevard Gran Depok City.

Kenapa ini bisa terjadi, apa mungkin karena kurangnya pengawasan dari pihak dinas pemberi pekerjaan, atau konsultan pengawas yang tidak mau tau tentang penggunaan gas elpiji 3kg yang bersubaidi, “sehingga” dibiarkan itu semua terjadi dilapangan, maka dengan itu apa tanggapan dinas PUPR tentang kejadian ini kepada pelaksana proyek

Peningkatan jalan sekaligus pemasangan pancang turap jalan Boulevard Gran Depok City atau yang sering dikatakan kota kembang Depok, Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya kota Depok Jawa Barat 

 PT ARKEA WIRASTYA UTMA, sebagai pelaksana proyek, sekaligus  yang bertanggujawab, untuk peningkatan jalan dan pemasangan pancang jalan Bolevard Grand Depok City, konsultan pengawas,  PT METRIK ARSIPAN INDONESIA kedua PT tersebut telah dipercaya oleh Dinas PUPR 

Proyek senilai 15,963,340,000 Miliar rupiah anggaran pendapatan dan perbelanjaan daerah (APBD) kota Depok, Tahun anggaran 2023,  dengan tenggang waktu 120 kalender 18/12/2023 masa akhir pekerjaan “namun  molor  dari waktu yang ditentukan 

Dalam pantauan awak media, “diduga  terjadi penyimpangan, adanya penggunaan gas LPG yang bersubsidi  alias gas 3kg, tertangkap kamera awak media, “padahal gas tersebut, seharusnya di gunakan oleh  warga masyarakat yang kurang mampu

Begitu juga saat melakukan pengecoran dimalam hari tidak menggunakan lampu penerangan, kenapa itu bisa terjadi, “apamungkin karena kurangnya pengawasan dari pihak dinas pemberi pekerjaan dan konsultan pengawas, yang telah dipercaya oleh dinas PUPR kota Depok terhadap pihak pelaksana, “sehingga semua bisa terjadi. (Surbel/red)

Share this post

Post Comment