Koranlacak.com- JAKARTA,
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 230 juta dollar AS secara bulanan pada September 2018. Menanggapi data itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hal itu sebagai hasil kerja ekonomi pemerintah belakangan ini.
“Ini memperlihatkan adanya perkembangan yang baik dari kinerja ekonomi kita,” ujar Presiden Jokowi saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (1710/2018) sebagaimana diungkapkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Beberapa waktu belakangan, kata Presiden, pemerintah memang terus berupaya meningkatkan ekspor dan membatasi impor sejumlah komoditas untuk mengurangi defisit perdagangan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong industri nasional untuk berkonsentrasi meningkatkan ekspor dari produk unggulan Indonesia.
“Karena, pada rapat-rapat yang lalu kita selalu berkonsentrasi untuk menekan impor dan meningkatkan ekspor,” ujar dia.
Melihat hasil dan data perdagangan terkini dari BPS, Presiden Jokowi segera meminta jajarannya untuk kembali melanjutkan kebijakan tersebut dan menantikan langkah terobosan selanjutnya.
“Saya juga minta kepada para menteri untuk bekerja lebih detail dalam rangka upaya peningkatan ekspor, baik migas maupun nonmigas. Tolong migas dilihat, non migas juga terus dilihat,” imbuhnya.
Dalam program jangka pendek, Presiden terus mendorong jajarannya untuk mengoptimalisasi penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional. Implementasi mandatory biodiesel B20 disinyalir akan mengurangi impor minyak yang tidak sedikit sekaligus menghemat devisa negara.
“Yang berkaitan dengan program B20 harus dipastikan eksekusinya di lapangan,” tandasnya.
Terkait prosedur-prosedur pencairan dana untuk warga terdampak gempa Lombok, Jokowi meminta agar hal itu disederhanakan. Ia menyebutkan, pemerintah memastikan dana bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, akan mudah dicairkan bila ada penyederhanaan birokrasi dan administrasi dalam pengurusan pencairannya.
“Kita juga sudah memutuskan untuk prosedur pengambilan uang yang sudah diberikan itu agar disederhanakan. Dari 17 prosedur yang ada, kemarin sudah diputuskan menjadi satu prosedur saja yang harus diikuti,” tutur dia sambil menginstruksikan agar jajarannya betul-betul mengimplementasikan keputusan tersebut di lapangan.
“Jangan sampai uangnya sudah diberikan, tapi tidak bisa dicairkan ya untuk apa,” tuturnya.
Meski demikian, Presiden menjelaskan, penyederhanaan prosedur tersebut tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadi saya tidak mau lagi masih melihat masyarakat merasa rumit dan berbelit. Ini yang harus segera disederhanakan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan,” ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sebesar Rp50 juta bagi tempat tinggal warga Lombok yang mengalami kerusakan berat. Adapun terhadap kerusakan sedang, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp25 juta. Nantinya masyarakat akan kembali membangun rumahnya dengan asistensi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta anggota TNI. (Friendly Sianipar /R2)
