Koranlacak.com ,Jakarta-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 memasuki tahun terakhir periode. Di sisa waktu yang ada ini Kementerian atau Lembaga Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) diharapkan mampu menyelesaikan target sesuai tupoksinya.
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas yang Difokuskan pada Sumber Daya Manusia”. Adalah tema atau slogan kerja yang ingin dicapai .Pemerintah mengklaim adanya penurunan angka kemiskinan, yakni pada 2014 sebesar 11,22% dan pada 2018 menjadi 9,82%. Di samping itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, yakni pada 2014 sebesar 68,30%, menjadi 70,81% pada 2017.
“Kinerja pemerintah selama empat tahun lalu, akan dinilai masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus bisa mensosialisasikan hasil kinerjanya selama lima tahun menggunakan “Bahasa Rakyat”, yakni mudah dipahami, to the point , dan diharapkan dapat mengambil satu fokus keberhasilan yang terus menerus digaungkan kepada masyarakat,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam “Kick Off Meeting Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2019”, di Jakarta, Senin,(11/20)
Pada pertemuan itu, Puan Maharani mengapresiasi kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terutama ketika menyelenggarakan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).
Menurutnya, peringatan HAN begitu berkesan karena mampu menghilangkan batasan antara Pemerintah dan anak – anak, ceria, dan tidak bersifat seremonial namun tertib.
“Kita selalu gaungkan program prioritas 3Ends atau 3 Akhiri, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan,” katanya.
Saat ini, ujarnya lagi, masyarakat sudah peduli dan berani melapor jika mengalami atau melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekitar mereka. Media, sebagai salah satu mitra Kemen PPPA juga turut membantu melaporkan kasus tersebut.
Ia mengatakan, saat ini sudah hampir 400 kabupaten/ kota berinisiasi sebagai daerah Layak Anak (KLA). Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kemen PPPA telah mempunyai Community Watch, terutama di lima provinsi kantong – kantong perdagangan manusia terbesar di Indonesia.
“Untuk pemberdayaan perempuan, Kemen PPPA telah menghadirkan Industri Rumahan (IR) untuk meningkatkan keterampilan mereka. Kami berharap di akhir periode kerja ini semakin banyak perubahan positif yang terjadi bagi perempuan dan anak di Indonesia,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise.
Untuk 2019, Kemen PPPA mempunyai program strategis yakni adanya peningkatan kesetaraan gender melalui Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Kemudian penurunan prevelensi dan kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta meningkatnya presentase korban KTP yang memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.
Selain itu, juga meningkatnya kapasitas kelembagaan Perlindungan Perempuan dan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta meningkatnya fasilitas layanan dan pemberdayaan perempuan bagi korban KDRT dan adanya peningkatan Perlindungan Khusus Anak, serta beberapa program lainnya. (R2)
