Padangsidimpuan -Koanlacak.com ,
Pengurus Cabang Satuan Siswa Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (PC Sapma PP) datangin kantor Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, Kamis (19/03/2020), untuk menyampaikan Aspirsi .
Aksi yang dilakukan Sapma PP kota Padangsidimpuan sebagai bentuk protes terhadap kinerja Kadis Pendidikan yang dianggap tidak mampu memajukan pendidikan di kota Padangsidimpuan, mengingat Pendidikan merupakan kebutuhan vital dalam proses pembangunan dan kemajuan daerah.
“Kemajuan daerah akan mudah terwujud apabila generasi generasi di didik dengan sebaik mungkin. Pendidikan juga akan berjalan jika dalam pengelolaannya benar-benar memperhatikan kebutuhan dalam pemenuhan proses pendidikan. Akan tetapi kami melihat Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan dalam pengelolaan pendidikannya terlihat tidak maksimal. Mengingat banyaknya persoalan-persoalan pendidikan di kota ini, oleh karena itu, kami dari SAPMA PP meminta walikota Padangsidimpuan agar mengevaluasi kinerja M. Lutfhi Siregar selaku Kadis pendidikan kota Padangsidimpuan, bila perlu mencopotnya karena tidak becus memimpin dinas Pendidikan” ujar massa yang di komandoi Karimuddin Pohan selaku ketua Sapma.
Massa juga meminta penjelasan penyaluran Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu massa juga menyorot tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diduga selalu dipotong Dinas Pendidikan disetiap pencairan.
“Pak kadis terima kami disini, beri penjelasan terkait pernyataan sikap kami ini. Atau jangan jangan dana BOS sudah Pak kadis “sulap” jadi dana Bantuan Operasional Perut” ujar Husnul Khotimah dalam orasinya seraya mengecam dan menganggap Kadis Pendidikan seorang yang pengecut karena tidak mau menerima massa.
Tidak sampai disitu massa juga meminta penjelasan terkait kegiatan pengadaan alat musik tradisional dan perawatan cagar budaya pada anggaran dinas pendidikan Tahun 2019. Kemudian kegiatan pelatihan margondang dan kegiatan pelatihan manortor kegiatan yang hampir sama tapi ditampung di anggaran 2019 berbeda menyebabkan kegiatan yang tumpang tindih sehingga diduga sarat akan korupsi.
Massa juga mempertanyakan pengadaan jasa kebersihan kantor sebesar Rp. 447.100.000 tahun 2019 yang menurut Sapma PP terlalu besar hanya untk jasa kebersihan kantor. Seterusnya kegiatan pengembangan pendidikan non formal tahun anggaran 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 372.221.054, ini untuk pengembangan non formal seperti apa padahal di pos pos anggaran lain sudah banyak ditampung untuk pengembangan, Guru, PNS dan tenaga pendidik.
Dan terakhir meminta Penjelasan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sesuai Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 dan Permendikbud nomor 8 Tahun 2018 yang harusnya swakelola akan tetapi di pihak ketigakan.
Pantauan, meski cuaca hujan semangat massa pengunjuk rasa tidak surut menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Massa tetap menginginkan Kepala Dinas Pendidikan menerima massa untuk menyapaikan apa yang menjadi tuntutan mereka.
Situasi sempat memanas karena pintu besi Kantor Dinas Pendidikan yang semula terbuka di tutup pihak dinas Pendidikan. Tidak mau diwakilkan menerima massa. Massa Sapma PP sempat mengguncang guncangkan pintu besi kantor tersebut meminta Kadis keluar karena mereka duga kadis sembunyi di ruangannya.
Dilokasi, meski pihak berwajib terlambat datang aksi unjuk rasa tetap berjalan aman dan tertib. Hingga massa membubarkan diri beranjak menuju kantor Walikota Padangsidimpuan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.
(solid/Red)
